Arung & Ekstase

Bias Konfirmasi

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Juli 3, 2014

Bunga adalah seseorang yang sangat percaya dengan ramalan astrologi. Pada suatu hari Bunga membaca ramalan di suatu majalah bahwa hari ini akan menjadi hari sialnya. Akibatnya, pagi itu Bunga memulai aktivitasnya dengan perasaan was-was. Betul saja: baru saja keluar kompleks perumahan, Bunga sudah terjebak macet. Sesampainya di kantor, Bunga dimarahi oleh atasannya karena datang terlambat. Lebih parah lagi, saat Bunga baru akan mengerjakan proposal proyek yang sangat penting, komputer tuanya tiba-tiba rusak total. “Terbukti sudah,” pikirnya, “hari ini adalah hari sial sebagaimana diramalkan oleh majalah”.

Tanpa disadari, pada saat itu Bunga sudah terjebak oleh kesalahan berpikir (cognitive error) yang disebut sebagai bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah induk dari segala bentuk kesalahan berpikir. Bias konfirmasi terjadi ketika kita cenderung mengabaikan fakta yang berlawanan dengan kepercayaan kita dan hanya mau menerima bukti-bukti yang mengkonfirmasi kepercayaan tersebut.

Pada kasus Bunga, sudah jelas bahwa Bunga sangat mempercayai ramalan yang ia baca. Berdasarkan kepercayaan itu, proses kognisi Bunga kemudian mulai menyaring fakta-fakta yang sesuai dengan kepercayaan bahwa “hari ini akan menjadi hari sial”, misalnya: terjebak macet, dimarahi atasan, dan komputer rusak. Namun pada saat yang bersamaan proses seleksi ini juga menyingkirkan fakta-fakta lain yang dapat membatalkan kepercayaan tersebut, misalnya: bahwa Bunga terjebak macet hampir setiap hari, bahwa atasannya memang terkenal temperamental, dan bahwa kondisi komputernya memang sudah tua.

Pada kenyataannya manusia memang secara alamiah cenderung mempertahankan kepercayaan ketimbang mengoreksinya. Mengakui bahwa apa yang kita yakini selama ini salah merupakan suatu aktivitas kognitif yang menyakitkan. Oleh karena itu bias konfirmasi rentan terjadi pada segala bentuk kepercayaan: kepercayaan saintifik, kepercayaan relijius, kepercayaan ideologis, dan, tentu saja, kepercayaan terhadap tokoh politik yang kita dukung dan idolakan.

Di tengah hiruk-pikuk dan euforia pemilu presiden, warga Indonesia, khususnya yang kerap berinteraksi di media sosial, rentan sekali terkena bias konfirmasi. Kedua kubu pendukung capres saling bertukar ejek dan hujat tanpa sedikit pun mempertimbangkan objektifitas pesan yang disampaikan.

Para pendukung Joko Widodo, misalnya, seringkali menghujat kubu Prabowo terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Para penghujat itu seolah abai dengan kenyataan bahwa di belakang tim sukses Jokowi juga bersarang nama-nama yang terindikasi sebagai pelanggar HAM kelas berat. Begitu juga para pendukung Prabowo seringkali menghujat prestasi-prestasi Jokowi sebagai ajang pencitraan, seolah-olah tanpa menyadari bahwa Prabowo justru kandidat yang paling banyak di-beking oleh konglomerasi media.

Bias konfirmasi merupakan bias kognitif yang paling fatal karena dapat membuat pengidapnya melihat realitas secara keliru. Apa yang sesungguhnya salah dapat dianggap benar, dan apa yang sesungguhnya benar dapat dianggap sebagai kesalahan. Kekeliruan ini timbul karena harapan dan fantasi kita akan sesuatu dianggap lebih penting ketimbang kebenaran objektif.
Lebih parah lagi, bias konfirmasi dapat mendorong seseorang menciptakan “realitas buatan”. Realitas buatan adalah kenyataan yang dicocok-cocokkan dengan kepercayaan dan harapan subjektif seseorang. Pada kasus pendukung capres, realitas buatan itu muncul dalam bentuk fitnah dan propaganda. Orang-orang secara halus menyebutnya sebagai kampanye hitam.

Lalu bagaimana cara menghindari bias konfirmasi?

Pertama dan utama, kita harus belajar untuk lebih bersikap skeptis terhadap kepercayaan kita sendiri. Menjadi skeptis bukan berarti tidak memiliki kepercayaan atau opini terhadap apa pun. Seorang skeptis adalah seseorang yang berupaya menunda kesimpulan demi datangnya bukti-bukti baru. Sebagaimana dikatakan penulis Perancis Denis Diderot, skeptisisme justru merupakan langkah awal menuju kebenaran. Semakin lama kita menunda kesimpulan, semakin dekat pula kita dengan kebenaran yang sesungguhnya.

Permasalahannya, penduduk Indonesia sejak kecil tidak pernah dididik untuk menghargai proses menunda kesimpulan. Bentuk ujian di sekolah menuntut siswa untuk menjawab persoalan secepat mungkin. Mereka seolah tidak pernah diajari bahwa di dalam proses pencarian kebenaran, yang terpenting bukan ditemukannya jawaban, tetapi justru merumuskan pertanyaan mengenai persoalan itu sendiri.

Tidak mengherankan akhirnya jika masyarakat kita menjadi begitu fanatik dan cupet. Selama masyarakat masih dididik untuk menjadi Wikipedia, selama itu pula masyarakat kita masih rentan mengidap bias konfirmasi.

Iklan

Not-a-Very-Philosophical Rant #2: Dua Pendekatan Perubahan Sosial dan Pemilu

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on April 3, 2014

Ilmu pengetahuan sosial, sebagai bagian dari cabang ilmu pengetahuan, tidak hanya didirikan atas dasar prinsip pemahaman (understanding), tetapi juga kegunaan (utility). Artinya, ilmu pengetahuan sosial tidak semata-mata memberikan deskripsi atas persoalan-persoalan kemanusiaan, tetapi juga solusi aplikatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut sehingga membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Di dalam upaya membuat progress bagi kehidupan masyarakat, secara garis besar ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh mereka yang berkutat di dalam diskursus ilmu sosial. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan etis (ethical approach). Sedangkan pendekatan kedua saya sebut sebagai pendekatan teknis (technical approach).

Upaya memperbaiki kehidupan sosial melalui pendekatan etis dilakukan dengan cara merumuskan nilai-nilai kebaikan ideal, kemudian menuntut segenap anggota masyarakat untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Pendekatan ini biasanya dipakai oleh para filsuf, aktivis gerakan sosial, komentator sosial, dan budayawan. Oleh karena pendekatan etis berupaya merumuskan nilai-nilai ideal, maka pendekatan ini biasanya memiliki karakteristik yang mirip dengan himbauan, ajakan, atau pedoman sosial.

Sedangkan pendekatan teknis, oleh karena pendekatan ini juga berupaya menciptakan suatu social progress, juga digerakkan oleh gambaran atau kondisi ideal yang ingin dicapai. Bedanya dengan pendekatan etis, pendekatan teknis tidak berupaya merumuskan tujuan-tujuan ideal tersebut ke dalam suatu nilai etis yang harus dipraktekkan. Bahkan, pendekatan teknis tidak menuntut perubahan sikap atau tindakan apapun dari masyarakat. Melalui pendekatan teknis, perubahan sosial dicapai dengan cara “memanipulasi” karakteristik alamiah masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan semua pihak. Oleh karena itu pendekatan teknis dimulai dengan perumusan karakter-karakter apa saja yang secara natural melekat pada masyarakat sebagai objek perubahan sosial. Sejauh ini, saya hanya menemukan pendekatan yang dilakukan oleh bidang studi behavioral economics sebagai contoh terbaik pendekatan teknis.

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat bagaimana penerapan kedua jenis pendekatan ini di dalam upaya menyelesaikan persoalan sosial, misalnya kemacetan lalu lintas. Pertama-tama mari kita asumsikan bahwa penyebab utama kemacetan lalu lintas adalah tingginya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan pada waktu yang bersamaan. Maka, solusi yang paling mungkin dilakukan adalah menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan transportasi publik.

Pendekatan etis berupaya merumuskan suatu nilai ideal di dalam upaya menciptakan perubahan sosial. Maka, di dalam contoh kasus di atas, pendekatan etis akan menjadikan solusi, yakni menggunakan transportasi publik, sebagai sebuah tindakan etis. Konsekuensinya, pendekatan etis akan membuat distingsi antara tindakan yang baik untuk dilakukan (yakni menggunakan transportasi publik) dan tindakan yang buruk untuk dilakukan (yakni menggunakan kendaraan pribadi). Setelah nilai atau tindakan ideal dirumuskan, proses berikutnya adalah diseminasi atau penyebaran nilai-nilai tersebut kepada publik. Diseminasi ini dapat berupa sosialisasi (anjuran, pemberitahuan, atau bahkan kebijakan publik) atau gerakan sosial (misalnya masyarakat secara inisiatif menyelenggarakan hari tanpa mobil nasional. Atau contoh lain: gerakan Bike to Work).

Sedangkan di dalam pendekatan teknikal, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan karakteristik alamiah masyarakat. Misalkan di dalam contoh kasus di atas telah diasumsikan bahwa karakter utama masyarakat penglaju (commuter) adalah mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Pertama-tama, asumsi ini bisa dipakai sebagai penjelasan mengapa kemacetan lalu lintas bisa terjadi, yakni karena masyarakat merasa lebih nyaman dan efisien menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi publik. Namun, lebih penting lagi, asumsi mengenai karakter alamiah ini dapat digunakan untuk “memanipulasi” sikap atau pilihan masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan transportasi publik. Salah satu caranya adalah dengan menambah insentif “nyaman” dan “efisien” pada moda transportasi publik, dan mengurangi insentif tersebut pada kendaraan pribadi. Misalnya: meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, memberikan subsidi bagi kendaraan umum, mencabut subsidi bensin bagi kendaraan pribadi, menaikkan pajak kendaraan pribadi, menaikkan tarif parkir, dan lain sebagainya. Tujuan akhir yang dicapai melalui pendekatan ini, tentu saja, adalah beralihnya pilihan pengguna kendaraan pribadi kepada transportasi publik secara “otomatis”, tanpa adanya tekanan etis apapun.

Dari ilustrasi kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan mendasar antara pendekatan etis dan pendekatan teknis adalah pada cara yang diambil kedua pendekatan tersebut di dalam menyikapi pilihan rasional masyarakat. Pendekatan etis sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk “mengorbankan” pilihan atau preferensi rasionalnya demi kepentingan publik yang lebih luas. Sedangkan pendekatan teknis berupaya “merekayasa” preferensi rasional tersebut menjadi pilihan-pilihan yang menguntungkan orang banyak.

Dari penjelasan di atas, saya harap perbedaan antara pendekatan etis dan pendekatan teknis menjadi jelas. Sekarang saya ingin mengaitkan persoalan tersebut dengan event pemilu legislatif dan pemilu presiden yang tinggal sebentar lagi.

Apa yang ingin saya sampaikan sederhana: pilihlah pemimpin yang memiliki kecenderungan pendekatan teknis di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Alasannya? Ada dua:

  1. Sebagaimana telah saya jelaskan, pendekatan etis sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengorbankan self-interest mereka demi kepentingan publik yang lebih luas. Sedangkan pendekatan teknis hanya berupaya memanipulasi self-interest tersebut. Maka, tingkat keberhasilan pendekatan teknis jauh lebih tinggi ketimbang pendekatan etis.

 

  1. Pendekatan etis terkesan menggurui, karena membentuk distingsi antara pihak perumus nilai etis sebagai pihak yang paling tahu apa yang baik dan buruk, dan di pihak lain ada orang-orang yang dianggap tidak bisa membedakan apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Terdengar seperti totalitarianisme buat saya.

Sekarang persoalannya: bagaimana cara mengenali calon pemimpin yang memiliki kecenderungan teknis? Cara mengenalinya mudah saja: pemimpin yang memiliki kecenderungan teknis akan lebih banyak berbicara mengenai program kerja dan kebijakan-kebijakan apa yang ingin ia rumuskan. Sedangkan pemimpin yang memiliki kecenderungan etis lebih banyak memproduksi jargon dan slogan-slogan kampanye yang bombastis.

Sejauh ini saya menemukan bahwa hampir semua calon pemimpin yang sering muncul di media massa adalah orang-orang dengan kecenderungan etis yang kuat. Contohnya adalah Prabowo Subianto (dengan jargon-jargon seperti: “mengembalikan kedaulatan negara”, “ekonomi kerakyatan”, “Indonesia macan Asia”, dan lain sebagainya) dan Surya Paloh (dengan jargon-jargon yang kurang lebih mirip dengan Prabowo). Tapi contoh paling ekstrem dari pemimpin etis adalah Anies Baswedan. Jargon yang diproduksi oleh Anies selama masa konvensi Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu begitu banyaknya, sampai-sampai saya kesulitan membedakan beliau dengan para motivator semacam Mario Teguh. Beberapa jargon Anies yang saya ingat di antaranya: “menyalakan harapan”, “turun tangan”, “menyalakan lilin, bukan mengutuk kegelapan”, dan “tak ada kesulitan yang tidak bisa ditaklukkan”. (lihat: http://bit.ly/1jEzhDk)

Jadi, sebagai kesimpulan: pilihlah pemimpin yang punya pengetahuan teknis mengenai persoalan sosial. Jauhi pemimpin pemroduksi jargon. 

Not-a-Very-Philosophical Rant #1: Membangun Masyarakat Saintifik

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Maret 30, 2014

Minggu kemarin serial Cosmos-nya Carl Sagan dibikin ulang sama 20th Century Fox. Kali ini yang jadi presenternya adalah Neil deGrasse Tyson, dan judul serialnya berubah dari Cosmos: A Personal Voyage menjadi Cosmos: A Spacetime Odyssey. Premis acaranya masih sama: eksplorasi teori-teori ilmiah tentang alam semesta beserta seluruh isinya. Tujuannya masih sama pula: mengajak penonton menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari misteri alam semesta dan bahwa satu-satunya metode yang paling tepat untuk menjawab misteri tersebut adalah metode yang telah disediakan oleh sains.  

Bagi kalian yang belum tahu, serial Cosmos bikinan Carl Sagan ini merupakan serial televisi bertema sains pertama yang sukses besar. Serial ini diganjar penghargaan Emmy dan Peabody, telah disiarkan di lebih dari 60 negara di dunia, dan konon katanya telah ditonton oleh sekitar 500 juta orang.

Namun kesuksesan sesungguhnya dari serial Cosmos bukan terletak pada kesuksesan komersialnya. Lebih penting lagi: serial ini membuat puluhan ribu anak-anak Amerika yang menontonnya menjadi lebih tertarik pada sains. Bahkan banyak di antara mereka yang berniat meneruskan karir mereka sebagai saintis. Salah satu dari puluhan ribu anak tersebut, ya, Neil deGrasse Tyson sendiri.

“Puluhan ribu anak berniat meneruskan karir sebagai saintis”. Wow. Gak heran ya kalo Amerika Serikat (bersama beberapa negara maju lainnya) saat ini sudah bisa ngirim rover ke planet Mars, mendesain ponsel pintar, dan para ekonomnya paling banyak memenangkan penghargaan Nobel.

Saya pribadi selalu merasa bahwa negara-negara yang progress ilmu pengetahuannya paling tinggi biasanya menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Tentu saja, pernyataan ini perlu diteliti lebih jauh (karena bisa jadi perkembangan ilmu pengetahuan negara-negara tersebut tinggi karena mereka merupakan negara yang makmur secara ekonomi, bukan sebaliknya). Tapi kalau kalian lihat secara sepintas indikator kemajuan iptek suatu negara, maka jangan heran kalau negara yang ipteknya maju, biasanya maju pula di dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Nah, bagaimana negara tercinta kita, Indonesia?     

Aduh, sedih nih ngomonginnya. Sudah bukan rahasia lagi kalau masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang terlampau saintifik. Penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan murid-murid SMP Indonesia di dalam bidang sains dan matematika berada di urutan kedua paling bawah dari 65 negara yang dites.

Sebetulnya tidak perlu tes atau survey yang ribet-ribet banget sih. Coba saja kalian tanya setiap siswa yang berniat melanjutkan studi ke perguruan tinggi: “apa sih motif kamu melanjutkan studi ke universitas?” Saya jamin gak bakalan ada di antara mereka yang menjawab: “soalnya saya pengen mencari jawaban final tentang alam semesta: dari mana kita berasal, kenapa alam semesta tercipta, dan apa makna eksistensi kita di dunia”. Ya kali deh kalo ada calon mahasiswa yang jawab begitu pasti udah dianggap aneh oleh teman-temannya sesama mahasiswa baru.

Pertanyaannya kemudian: kenapa minat siswa-siswa kita terhadap persoalan-persoalan saintifik begitu rendah, sedangkan minat siswa-siswa di AS terhadap sains begitu tinggi? Kenapa ada masyarakat yang kultur saintifiknya mapan, sedangkan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang disuruh baca National Geographic aja ogah-ogahan?

Hipotesa saya sederhana: tinggi-rendahnya kultur saintifik suatu masyarakat ditentukan oleh seberapa besar tingkat keterpaparan mereka terhadap persoalan-persoalan saintifik. Puluhan ribu anak yang saya sebut di atas menjadi tertartik pada sains karena serial Cosmos berhasil memaparkan persoalan-persoalan sains kepada mereka dengan cara yang populer dan menarik. Jadi, kata kunci untuk membangun masyarakat dengan kultur saintifik yang kuat itu sederhana: tingkat keterpaparan terhadap persoalan saintifik (the rate of exposure toward scientific problem).

Sekarang pertanyaannya: bagaimana cara meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap persoalan-persoalan saintifik? Jawabannya: saya tidak tahu. Tapi saya sangat percaya bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang ingin mencari jawaban. Sejak dilahirkan ke dunia, setiap individu pasti punya rasa ketertarikan terhadap realitas yang ia hadapi sehari-hari. Jadi, secara naluriah, manusia pada dasarnya sudah terpapar dengan persoalan-persoalan saintifik dan sudah secara naluriah pula tertarik dengan persoalan-persoalan tersebut.

Yang saya tahu pasti adalah penyebab mengapa ada sebagian kelompok masyarakat yang minat sains-nya begitu rendah: di dalam tubuh masyarakat tersebut terdapat sebuah institusi kebudayaan yang merepresi tingkat keterpaparan masyarakat terhadap sains. Institusi kebudayaan tersebut bernama agama.

Agama, baik sebagai institusi maupun sebagai way of life, membuat orang-orang menjadi apatis terhadap persoalan-persoalan sains dan membuat tujuan hidup mereka menjadi lebih dangkal. Misalnya: “hidup kaya raya lalu mati masuk surga”.

Gak percaya? Bandingkan dua situasi berikut: seorang anak yang tidak pernah diajarkan dogma-dogma agama sepanjang hidupnya tentu akan lebih penasaran dan terpesona dengan realitas di sekelilingnya: bintang-bintang di angkasa, kematian sanak saudara, atau sekedar eksistensi dirinya sendiri. Rasa penasaran dan keterpesonaan ini tentu akan berkurang jika sedari kecil seorang anak telah disuapi jawaban-jawaban fiktif seperti: langit terdiri dari tujuh lapis, di mana di lapis terakhir terdapat tempat tinggal tuhan dan para malaikat, setelah mati orang-orang akan pergi ke surga/neraka, atau bahwa seluruh alam semesta tercipta berkat sebaris kalimat “kun fayya kun”.

Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk merasa takut dengan segala hal yang tidak bisa ia ketahui. Agama, sebagaimana mitologi, berupaya memberikan solusi berupa jawaban-jawaban yang artifisial dan reassuring.

Masih kurang yakin kalau agama membuat kita menjadi lebih bodoh dan dangkal? Coba baca artikel ini: http://ind.pn/1coue5I. Setidaknya sudah ada 63 penelitian ilmiah selama puluhan tahun terakhir yang mengkoroborasikan hipotesa saya yang gegabah ini.

Jadi, sebagai kesimpulan: masyarakat dengan kultur saintifik yang mapan dibangun dengan cara meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap persoalan-persoalan saintifik. Langkah awalnya adalah sekularisasi: jauhkan para pelajar dan anak-anak dari jawaban-jawaban religius yang bersifat fiktif, dogmatis, dan tidak bertanggung jawab.     

         

Kemustahilan Putusan Sosial

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Juli 13, 2013

Salah satu problem utama di dalam ilmu sosial adalah mengenai putusan sosial. Pada dasarnya, hampir segala persoalan kemasyarakatan menuntut kita untuk mengambil sebuah putusan yang adil dan efektif. Di dalam masyarakat modern, putusan sosial menjadi semakin sulit, mengingat sistem demokrasi membuka peluang sebanyak mungkin individu untuk ikut ambil bagian di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Maka pertanyaan utama di dalam teori pilihan sosial adalah: adakah prosedur paling rasional dalam mengagregasi preferensi individual menjadi sebuah putusan sosial? Jika ada, bagaimana caranya? 

Persoalan inti dari setiap putusan sosial sebetulnya telah ditelusuri oleh Jean-Charles de Borda dan Marquis de Condorcet sebelum abad ke 19. Keduanya menyadari bahwa di dalam metode pemilihan voting berbasis urutan preferensi (metode yang secara prinsipil paling umum terjadi), semua pilihan yang tersedia selalu berada di dalam kondisi yang tidak stabil, dalam pengertian bahwa sebuah koalisi mayoritas selalu dapat dibentuk untuk menganulir hasil voting tersebut.

Untuk lebih jelasnya, mari kita ilustrasikan persoalan tersebut lewat sebuah contoh sederhana. Andaikan ada tiga pihak yang saling berbeda pendapat soal pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pihak pertama adalah para pengusaha, yang berpendapat bahwa subsidi BBM harus dicabut sepenuhnya. Pihak kedua adalah pemerintah, yang berpendapat bahwa subsidi BBM harus dicabut, namun harus pula menyertakan sistem kompensasi semacam Bantuan Langsung Tunai untuk golongan tidak mampu. Sedangkan pihak ketiga adalah para politikus, yang berpendapat bahwa Subsidi BBM tidak boleh dicabut.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka tersedia tiga alternatif pilihan yang harus ditentukan: 1) mencabut subsidi sepenuhnya (kita sebut alternatif ini “proposal ekonomis”), 2) mencabut subsidi sambil memberi kompensasi (kita sebut “proposal pemerintah”), dan 3) sama sekali mempertahankan subsidi (“proposal politis”).

Sekarang, mari kita asumsikan ketiga pihak tersebut mengurutkan ketiga alternatif pilihan yang ada berdasarkan preferensi subjektif masing-masing. Pihak pertama, para pengusaha, berpikir bahwa lebih baik subsidi dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur atau tidak perlu dicabut sama sekali demi efisiensi biaya usaha.

Maka urutan preferensi para pengusaha adalah sebagai berikut:

  1. Proposal ekonomis
  2. Proposal politis
  3. Proposal pemerintah

Sedangkan pemerintah berpikir untuk menemukan jalan sesegera mungkin melepaskan subsidi yang membebani anggaran negara. Maka pemerintah akan menempatkan proposal pemerintah di tempat pertama, proposal ekonomis di tempat kedua, dan proposal politis di tempat ketiga.

Urutan preferensi pemerintah:

  1. Proposal pemerintah
  2. Proposal ekonomis
  3. Proposal politis

Para politisi adalah pihak yang paling tegas melawan kebijakan pencabutan subsidi. Maka sudah pasti mereka akan menempatkan proposal politis di tempat pertama, proposal pemerintah di tempat kedua, dan proposal ekonomis di tempat ketiga.

Urutan preferensi para politikus:

  1. Proposal politis
  2. Proposal pemerintah
  3. Proposal ekonomis

Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi di dalam sistem voting sederhana. Pertama-tama mari kita asumsikan pihak pengusaha memenangi voting tersebut, di mana hal tersebut berarti subsidi BBM harus dicabut. Skenario yang mungkin terjadi adalah terbentuknya koalisi antara pemerintah dan politisi untuk menganulir keputusan tersebut karena keduanya cenderung lebih memilih proposal pemerintah ketimbang proposal ekonomis.

Selanjutnya, asumsikan pihak pemerintah yang memenangi proses voting. Putusan berarti subsidi harus dicabut dengan tambahan kompensasi bagi rakyat miskin. Maka koalisi antara pihak pengusaha dan politisi dapat terbentuk untuk menghadang proposal pemerintah karena keduanya cenderung lebih memilih proposal politis.

Sedangkan jika kita asumsikan pihak politisi memenangi proses voting, di mana berarti subsidi BBM dipertahankan, koalisi antara pengusaha dan pemerintah dapat terbentuk untuk menganulir keputusan tersebut karena keduanya sama-sama lebih memilih proposal ekonomis ketimbang proposal politis.

Dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat persoalan utama dari teori putusan sosial di dalam sistem voting terbuka: semakin rasional sistem pemilihan dan para pelaku putusan tersebut, keputusan sosial yang bulat penuh justru menjadi tidak mungkin.

 

Theorema Arrow

Kenneth Arrow, ekonom Amerika yang juga merupakan kandidat peraih Nobel, di dalam bukunya yang berjudul Social Choice and Individual Values berupaya menelusuri kemungkinan adanya prosedur pengambilan keputusan “ideal” di mana putusan sosial menjadi kebal terhadap manipulasi koalisi mayoritas.

Arrow kemudian menetapkan empat kriteria utama yang harus dipenuhi sebuah prosedur pengambilan keputusan untuk dapat dikatakan strategic-proof. Keempat kriteria tersebut adalah unrestricted domain, non-dictatorship, Pareto efficiency, dan independence of irrelevant alternatives.

Unrestricted domain atau prinsip universalitas menyatakan bahwa semua preferensi dari peserta pengambilan keputusan harus diperhitungkan. Pilihan keputusan atas preferensi tersebut kemudian ditentukan berdasarkan urutan berperingkat.

Prinsip non-dictatorship menyatakan bahwa keputusan sosial yang telah diambil tidak dapat merefleksikan preferensi satu individu secara utuh, tanpa mempertimbangkan preferensi dari individu-individu yang lain. Dengan kata lain, tidak ada situasi di mana keputusan “A” (yang telah menjadi keputusan sosial) merupakan preferensi dari individu “a”, kecuali individu “b”, “c”, “d”, dan seterusnya memiliki preferensi “A” pula.

Prinsip Pareto Eficiency merupakan prinsip ekonomi yang menggambarkan situasi di mana peningkatan alokasi keuntungan oleh satu pihak dari suatu sumber daya tidak akan mengurangi alokasi keuntungan pihak lain dari sumber daya yang sama. Contohnya adalah pembagian 20 buah pensil kepada dua orang anak, di mana masing-masing anak mendapat 10 buah pensil. Alokasi tersebut adalah Pareto efisien, karena jika alokasi pembagian pensil diubah, salah satu anak ditambah satu pensil, misalnya, penambahan tersebut harus mengambil dari pihak lain.  

Sedangkan prinsip independence of irrelevant alternatives (IIA) menyatakan bahwa jika alternatif pilihan sosial adalah antara pilihan x dan pilihan y, maka pilihan sosial tersebut tergantung sepenuhnya pada preferensi pemilih atas x dan y. Artinya, keputusan sosial tidak berubah seandainya ada alternatif pilihan ketiga “z”.

Theorema Arrow kemudian menyatakan bahwa bahkan di dalam sebuah situasi di mana hanya terdapat dua pemilih dan tiga alternatif pilihan, adalah mustahil untuk membentuk suatu prosedur pengambilan keputusan yang dapat memenuhi keempat kriteria tersebut sekaligus.

Di dalam buku Social Choice and Individual Values, Arrow membuktikan theorema tersebut melalui pembuktian teknis dan menggunakan simbol-simbol matematis. Namun demi penyederhanaan, di dalam paper ini kita cukup melihat prosedur voting yang paling umum digunakan: teknik Borda dan agregasi jumlah suara.

Teknik Borda adalah teknik pengambilan keputusan berdasarkan preferensi berperingkat. Contoh pencabutan subsidi BBM sebelum ini merupakan contoh klasik teknik Borda. Pada kasus tersebut dapat kita lihat bahwa teknik pengambilan keputusan tersebut melanggar prinsip Arrow tentang No-dictatorship karena putusan preferensi setiap pihak saling mempengaruhi hasil keputusan sosial yang akan diambil. Secara samar, teknik Borda juga melanggar prinsip Pareto efficiency karena setiap keputusan sosial yang diambil tidak akan pernah memuaskan semua pihak secara merata.

Sedangkan teknik agregasi jumlah suara adalah teknik pengambilan keputusan berdasarkan penjumlahan suara masing-masing individu yang terlibat, atau biasa kita kenal dengan sebutan one man one vote. Sekilas, teknik ini tampak paling efektif dan adil. Tapi bayangkan sebuah skenario berikut: di hadapan kotak suara, seorang pendukung kandidat presiden A dan sangat membenci kandidat B dapat tiba-tiba mengubah preferensinya dan memilih kandidat C karena ia tahu peluang menang kandidat A sangat tipis, dan ia berharap keputusannya memilih kandidat C dapat menjegal terpilihnya kandidat B. Dengan demikian prosedur semacam ini jelas melanggar prinsip IIA karena kemungkinan hadirnya alternatif lain dapat mengubah hasil akhir keputusan.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pada dasarnya tidak ada prosedur keputusan sosial yang sempurna, terutama di dalam demokrasi. []

Menggugat Multikulturalisme

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on November 14, 2012

Jika multikulturalisme dipahami sebagai paham yang membela dan memperjuangkan hak-hak partikular suatu etnisitas atau kelompok, maka kita perlu menggugatnya. Atau setidaknya, kita mesti memandang multikulturalisme dengan kaca mata kritis dan kecurigaan. Mengapa?

 

Dua Problem Multikulturalisme

Setidaknya ada dua problem praktis yang akan muncul jika kita mendekati problem pluralitas melalui paradigma multikulturalisme. Persoalan pertama berkaitan dengan inkompatibilitas hukum legal dalam memenuhi tuntutan multikulturalisme atas partikularitas. Kita hidup di dalam struktur masyarakat demokratis di mana prinsip kesetaraan hukum menjadi landasan utamanya. Berhadapan dengan idealitas multikulturalisme, prinsip ini menghadapi paradoks: di satu sisi hukum legal menuntut setiap orang dan kelompok diperlakukan setara sebagai pengejawantahan prinsip fairness dan imparsialitas, di sisi yang lain multikulturalisme menuntut negara mengakomodir hak-hak setiap kolompok untuk menerapkan nilai-nilai apa pun yang mereka anggap baik.

Problem inkompatibilitas ini pulalah yang menyebabkan mengapa di awal perkuliahan kita sempat dibuat bingung oleh wacana rekognisi dan toleransi. Pertanyaan seperti “haruskah kita menoleransi hak segelintir orang untuk menerapkan syariat Islam meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip toleransi itu sendiri?” akan terus muncul dalam diskursus multikulturalisme karena problem inkompatibilitas ini.

Problem kedua berkaitan dengan infinitas rekognisi. Namun, sebelum saya menjelaskan problem ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu perbedaan antara logical possibility dan actual possibility. Sesuatu disebut mungkin secara logis (logically possible) jika ia tidak menyalahi prinsip-prinsip dan limitasi konseptual yang dapat dipikirkan manusia. Sedangkan sesuatu disebut mungkin secara aktual (actually possible) jika ia sesuai dengan ekspektasi minimal kita terhadap realitas sehari-hari. Saya dapat membayangkan sesosok makhluk yang menyerupai kuda dan memiliki sayap karena hal tersebut dimungkinkan secara logis dan konseptual. Tetapi saya akan sangat pesimis untuk percaya bahwa makhluk semacam itu betul-betul ada dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, makhluk tersebut logically possible, namun tidak actually possible.

Tuntutan para multikulturalis untuk merekognisi identitas partikular kelompok-kelompok minoritas juga memiliki dimensi actual/logical semacam ini. Adalah sangat logis untuk membayangkan negara ini dapat mengakomodir setiap tuntutan kelompok-kelompok minoritas yang ada. Tapi apakah hal tersebut dimungkinkan secara aktual?    

Saya jadi teringat salah seorang dosen saya yang selalu menolak menyapa audiens dalam jumlah besar dengan kalimat “assalamualaikum”. Menurut beliau, kata sapaan tersebut mengeksklusi audiensnya yang tidak beragama Islam. Agar tuntutan akan keadilan tercapai, kita juga harus mengucapkan kalimat sapaan bagi audiens yang beragama lain (“shalom” bagi yang beragama Nasrani, “om swastiastu” bagi yang bergama Hindu, dan seterusnya).

Tapi bagaimana bila audiens yang berjumlah puluhan, bahkan ratusan orang, itu berasal dari latar belakang keagamaan yang masing-masing berbeda? Ini berarti kita harus menyiapkan ratusan kata sapaan bagi masing-masing audiens agar rasa keadilan ala multikulturalis ini dapat terpenuhi. Mengingat limitasi pengetahuan kita atas agama orang lain, pemenuhan rasa keadilan semacam itu rasanya menjadi suatu hal yang tidak mungkin secara aktual.

Sekarang bayangkan jika problematika dalam soal sapa-menyapa ini diterapkan dalam konteks kehidupan bernegara, terutama negara yang kadar kemajemukannya tinggi seperti Indonesia. Apa lagi di dalam konteks masyarakat terbuka seperti sekarang, indikator pluralitas bukan lagi sekedar perbedaan agama, suku, warna kulit, dan ras, tetapi mencakup juga soal gender, orientasi seksual, species, bahkan pilihan makanan (vegetarianisme, misalnya). Disadari atau tidak, tuntutan untuk merengkuh partikularitas secara utuh adalah tuntutan yang tidak memiliki limitasi, alias tidak ada habisnya. Inilah problem infinitas rekognisi.

 

Overlapping Axiology

Kedua problem ini, inkompatibilitas dan infinitas, muncul akibat sifat dasar multikulturalisme yang cenderung mendahulukan identitas partikular di atas identitas universal. Saya percaya kedua problem tersebut dapat kita atasi jika kita melakukan yang sebaliknya, yakni mendahulukan identitas universal di atas identitas partikular. Pada poin ini kita dapat berpaling kepada saudara tua multikulturalisme, yakni liberalisme.

Multikulturalisme dan liberalisme sebetulnya sama-sama berangkat sebagai teori sosial yang berorientasi pada hak. Keduanya percaya bahwa setiap orang terlahir dengan membawa hak-hak istimewa di dalam dirinya yang bernama hak alamiah (natural rights). Hak-hak alamiah ini bukan konstruksi sosial. Ia melekat pada diri setiap orang semata-mata karena mereka terlahir sebagai manusia. Dalam rumusannya yang paling modern, hak-hak alamiah itu di antaranya: hak hidup, hak kepemilikan, hak berpendapat, hak berkeyakinan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Artinya, baik liberalisme maupun multikulturalisme sama-sama meyakini bahwa semua manusia terlahir setara dan ada karakteristik-karakteristik tertentu dari identitas kemanusiaan itu yang membuat kita tidak bisa diperlakukan semena-mena.

Maka kita bisa melihat bahwa, meskipun keduanya berbeda dalam soal penekanan, liberalisme dan multikulturalisme sebetulnya mengalami semacam ketumpang-tindihan aksiologis: keduanya sama-sama menyasar pada perlindungan dan pengakuan hak-hak alamiah manusia sebagai basis bagi tatanan kehidupan sosial. Lalu pertanyaannya: jika liberalisme sudah cukup memadai untuk itu, mengapa kita masih membicarakan multikulturalisme?

Jawaban saya: selama masih ada liberalisme, multikulturalisme tidak perlu dibicarakan. Kesalahan yang diidap para multikulturalis terletak pada penekanannya terhadap partikularitas. Selagi liberalisme berhenti pada hak-hak universal, para multikulturalis melangkah lebih jauh dengan mempercayai bahwa keunikan setiap kelompok juga harus mendapat tempat. Dalam rumusan lain, para multikulturalis percaya bahwa setiap kelompok memiliki previlese untuk mengekspresikan nilai-nilai komunalnya di ruang publik. Kita telah melihat bahwa pola pikir semacam ini justru membuat para multikulturalis terjebak pada persoalan inkompatibilitas dan infinitas rekognisi.

Inilah alasan mengapa kita perlu menggugat multikulturalisme. Transisi teoritis dari liberalisme menuju multikulturalisme tidak membuat persoalan pluralitas menjadi lebih jelas, tetapi justru menimbulkan problem-problem baru yang sulit untuk dijawab.

Memakai logika berpikir yang sama, kita juga bisa menyatakan keberatan kita terhadap teori-teori sosial lain yang mendasarkan argumen teoritisnya pada identitas partikular, seperti: feminisme, afro-american studies, orientalisme, atau oksidentalisme. Disadari atau tidak, meskipun semua teori-teori itu memperjuangkan kesetaraan kelompok, sebetulnya mereka sedang mengkotak-kotakkan identitas manusia ke dalam label-label primordialistik. Bagi saya, kita bisa mencapai sebuah situasi kesetaraan dan keadilan yang ideal jika kita berhenti melihat the others sebagai “perempuan”, “negro”, “cina”, “kafir”, “gay”, atau “lesbi”, dan mulai belajar melihat mereka sebagai manusia yang utuh.

Let’s Kick Religion Out of Science

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Juni 13, 2012

Syahdan, dua ekor katak bermain-main di pinggir sungai. Terlalu asyik bermain, tanpa sadar mereka telah sampai ke daerah padang rumput dan bertemu dengan segerombolan sapi. Saking takjubnya melihat ukuran dan bentuk para sapi, mereka mulai membandingkan sapi-sapi tersebut dengan diri mereka sendiri. “Subhanallah, besar sekali sapi-sapi itu”, kata katak yang pertama. “Huh, segitu sih tidak ada apa-apanya. Aku bisa membuat tubuhku lebih besar dari mereka”, kata katak kedua sengit. Tidak percaya, katak pertama menantang katak kedua untuk membuktikan ucapannya.

“Lihat, nih”, kata katak kedua sambil menggelembungkan tubuhnya sebesar mungkin. “Ah, kalau cuma segitu sih bukan tandingan sapi”, kata katak pertama jujur. Merasa terhina, katak kedua menggelembungkan dirinya lebih besar lagi. “Bagaimana?”, tanyanya pongah. “Masih jauh untuk dibandingkan dengan sapi”, katak pertama mulai bosan. Menggunakan tenaga yang tersisa, katak kedua mencoba menggelembungkan dirinya menjadi lebih besar, tetapi… DHUARR! Tubuh katak kedua meletus dan ia pun mati.

Kisah di atas, tentu saja, hanya sebuah parabel. Saya sampaikan di sini agar para pendukung kolaborasi agama-sains lebih mudah memahami bahwa membandingkan agama dengan sains itu sama konyolnya seperti membandingkan katak dengan sapi. Relasi di antara keduanya inkompatibel, inesensial, dan seutuhnya berbeda. Tulisan Tri Subhi Abdillah LGBTTI dan Benturan antar Epistemologi sudah bersusah payah menjelaskan soal itu dengan menyebutnya sebagai “benturan epistemologis”. Pertanyaan yang tersisa: jika memang agama dan sains bersifat inkompatibel, mengapa masih harus ada upaya untuk mendamaikan keduanya?

Bagi saya, orang-orang seperti Subhi (dan pendukung kolaborasi sains-agama lainnya) adalah tipe orang-orang yang gagap menghadapi modernitas: mereka hidup nyaman dari proses modernisasi, tetapi juga enggan (atau takut) menanggalkan keimanan religiusnya. Itulah sebabnya mengapa logika yang mendominasi tulisan saudara Subhi adalah logika eskapisme: sebisa mungkin mencarikan tempat nyaman bagi agama di tengah belantara modernisasi, tanpa mencurigai layakkah agama mendapatkan tempat tersebut. Padahal, wacana relasi sains dan agama laiknya dipandang melalui kacamata kecurigaan dan interogatif.

Pada tulisan ini saya akan coba memaparkan alasan mengapa agama harus ditendang keluar dari sains. Sekaligus juga mengingatkan sidang pembaca sekalian bahwa konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan sains dan agama bukanlah suatu hal yang mesti dianggap lumrah, sebagaimana yang disampaikan saudara Subhi.

Lumrah?

Di dalam tulisannya, saudara Subhi menyebutkan bahwa terdapat jarak antara sains dan agama dalam memandang realitas, karena keduanya memiliki tatanan epistemologis yang berbeda. Perbedaan epistemologis ini kemudian melahirkan konflik di antara penganut kedua paradigma tersebut.  Konflik itu, Subhi kemudian menambahkan, merupakan sesuatu yang lumrah. Konsekuensinya, tindakan terbaik yang bisa disarankan Subhi adalah kedua belah pihak bisa “menahan diri dan berkontestasi apa adanya”.

Meski di awal tulisan terdengar sinis terhadap relativisme, solusi yang ditawarkan saudara Subhi adalah solusi yang khas kaum relativis. Hal ini gampang ditebak, sebetulnya. Sudah ratusan tahun wacana ini bergulir, solusi yang muncul selalu bernada sama. “Sains dan agama adalah dua jalan berbeda dengan tujuan yang sama” atau “sains dan agama saling melengkapi satu sama lain” adalah jargon-jargon yang sering direproduksi sebagai solusi wacana perbedaan sains-agama.

Perlu sidang pembaca ketahui pula, wacana ini hanya digulirkan dari pihak agamawan, atau setidaknya: ilmuwan yang mempunyai pola pikir seperti agamawan. Apa pasal? Sederhana saja: wacana ini adalah bentuk reaksioner kaum agamawan yang posisi sosiologisnya terancam oleh keberadaan sains. Di dalam sejarah, sedikit sekali tokoh-tokoh pemikir saintifik yang memiliki keinginan untuk mengkolaborasikan jalan pikirnya dengan jalan pikiran kaum agamawan. Selain buang-buang tenaga, upaya menjustifikasi temuan-temuan sains dengan dalil-dalil agama malah akan menyulitkan perkembangan temuan itu sendiri.

Maka kita perlu prihatin ketika ada anggota civitas academica yang ingin mencoba memperingatkan anggota civitas academica yang lain tentang konflik yang tidak berkesudahan antara sains dan agama, untuk kemudian menjustifikasi mereka yang berpikir “terlampau” saintifik sebagai “ugal-ugalan” dan “brutal”. Seorang warga akademi yang sejati tidak akan menganggap perbedaan sains-agama sebagai halangan untuk terus menempatkan akal sehat pada posisi yang paling luhur. Sebaliknya, ia akan menganggap wacana semacam itu sebagai sebuah tantangan untuk dilampaui.

Tepat pada poin inilah saya beranggapan bahwa segala bentuk upaya merevivalisasi konflik sains-agama sebagai hal yang tidak lumrah. Fakta bahwa masih banyak orang yang menaruh perhatian pada pertimbangan-pertimbangan relijius dalam kerja akademisnya menunjukkan bahwa masih ada yang salah dengan mentalitas keilmuan kita, dan bahwa proses modernisasi dan rasionalisasi masyarakat masih jauh dari berhasil.

Tanggung Jawab Akademis

Sejak pertama kali menjejakkan kaki di kampus, setiap mahasiswa dituntut untuk terus berpikir secara akademis. Ketika tuntutan itu dirasakan sebagai kewajiban, maka dari situ akan lahir tanggung jawab. Tanggung jawab untuk terus berpikir kritis dan rasional seperti inilah yang telah dipenuhi oleh Rozinul Aqli dalam tulisannya Menggugat Praktek Homophobia di OKK UI. Melalui tulisan tersebut, Saudara Rozinul telah mencoba memperingatkan kawan-kawan mahasiswanya yang lain, yang belum tentu menyadarinya, tentang bahaya praktek diskriminasi. Bagi saya, inilah tugas seorang terpelajar sesungguhnya: memberikan terang pada permasalahan yang sebelumnya tersimpan dalam kegelapan.

Satu-satunya hal yang bisa menghalangi seorang terpelajar untuk melaksanakan tugas mulia tersebut adalah sikap kolot dan keengganan untuk lepas dari tradisi yang telah usang. Beban-beban moralitas yang ditimpakan agama pada pundak kita adalah salah satunya. Untuk bisa terus maju, seorang terpelajar harus mau melepaskan beban-beban primordial semacam itu.

Inilah mengapa kita harus menendang agama keluar dari sains. Bukan hanya agama, tentu saja, tetapi juga segala nilai dan tradisi yang diwariskan oleh orang-orang tua kita tentang cara pandangnya yang telah lalu. Nilai-nilai tersebut harus kita pandang sebagai rintangan bagi kerja intelektual kita karena, sebagaimana saudara Subhi katakan, tataran epistemologis antara kita dan nilai-nilai tersebut jauh berbeda.

Meminjam slogan FIFA dalam memerangi praktek diskriminasi dalam sepak bola, para mahasiswa yang jenuh dengan dalil-dalil agama di lingkungan kampus bisa mengatakan: “let’s kick religion out of science!”. []

Ditulis untuk situs SUMA (Suara Mahasiswa) UI, 26 Agustus 2011

Paradoks Ruang Kosong Demokrasi

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Mei 26, 2011

Dua belas tahun masa reformasi tampaknya tidak cukup meyakinkan rakyat Indonesia bahwa kondisi negeri ini menjadi lebih baik. Hal itu tercermin pada hasil survey yang diadakan oleh Lembaga Survey Nasional Indo Barometer di mana dari 1200 responden, 36,54%-nya menyatakan lebih menyukai Soeharto ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, 40,5% responden meyatakan pemerintahan Soeharto lebih berhasil ketimbang SBY.

Tentu saja setiap hasil survey tidak pernah terlepas dari bias statistik. Bisa jadi jumlah 1200 responden belum cukup merepresentasikan seluruh pendapat rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Bisa jadi pula tingkat pendidikan dan kesejahteraan responden ikut mempengaruhi survey sehingga hasil yang didapat jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Bagaimana pun, hasil survey Indo Barometer bisa menjadi sinyal kekecewaan rakyat atas kinerja pemerintahan selama ini.

Jika ditilik dari sudut pandang teori politik apa pun, kecenderungan orang-orang untuk lebih memfavoritkan pemerintahan otoriter ketimbang pemerintahan yang demokratis adalah fenomena yang memprihatinkan. Jika kecenderungan semacam itu muncul di negeri ini, tentu kita tidak bisa tinggal diam. Seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah, mesti melakukan refleksi diri. Tentu ada yang salah dengan arah perkembangan demokrasi dan politik di negeri ini.

Ruang Kosong

Mungkin tidak ada contoh yang lebih sublim dalam menunjukkan karakter keterbukaan demokrasi daripada sebuah foto yang diambil ketika terjadi penggulingan kekuasaan presiden Ceausescu oleh penduduk sipil di Rumania. Sebagaimana diceritakan kembali oleh Slavoj Zizek, foto tersebut menunjukkan gambar seorang pemberontak sipil sedang melambaikan bendera nasional dengan simbol bintang merah, simbol rezim komunis, dirobek sehingga hanya menyisakan lubang besar di tengah-tengah bendera tersebut. (Slavoj Zizek, Tarrying with The Negative, 1993:1)

Filsuf Perancis, Claude Lefort, bahkan menyatakan bahwa saat ini kita hidup di sebuah jaman yang ditandai dengan hilangnya penanda-penanda kepastian ruang kekuasaan (the dissolution of the markers of power’s certainty). Artinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa menempati ruang kuasa secara utuh padu. Demokrasi selalu mengandaikan ruang kekuasaan yang selalu terbuka, kontingen, dan berada dalam proses menjadi (Claude Lefort, Democracy and Political Theory, 1988:17).

Dalam kerangka pikir semacam itu, tidak ada satu pihak pun yang bisa berkuasa secara absolut di era demokrasi seperti sekarang. Pada satu titik, akan muncul momen ketika sebuah kekuasaan absolut menjadi retak dan hanya menyisakan ruang kosong sebagai indikasi hilangnya penanda-utama kekuasaan.

Meski pun pada satu sisi ia membiarkan ruang kekuasaan selalu kosong dan kontingen, namun pada dasarnya demokrasi juga mengandung paradoks. Di sisi lain demokrasi juga menuntut agar kosongnya ruang kekuasaan terus-menerus diupayakan agar terisi. Satu pihak harus menduduki ruang tersebut dengan membawa penanda kepastian yang definitif, meski pun ia harus sadar bahwa kekuasaannya selalu bersifat sementara, rapuh, dan tidak stabil.

Indonesia mengalami kekosongan penanda kekuasaan ketika reformasi pertama kali bergulir. Pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama tiga puluh dua tahun akhirnya tumbang. Penanda kepastian hilang dan ruang kekuasaan menjadi vakum. Masalahnya kemudian, di negeri ini kevakuman ruang kuasa tersebut dibiarkan kosong terlalu lama. Sejak rezim Soeharto tumbang, tidak ada lagi penanda kepastian baru yang menempati ruang kekuasaan secara definitif.

Tentu saja ada pemerintahan yang secara silih berganti menduduki kursi kekuasaan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar membawa penanda kepastian yang baru. Mereka hanya menjalankan roda pemerintahan secara formal dan legalistik. Singkatnya, tidak satu pun dari para pemangku kursi kekuasaan yang benar-benar merumuskan ideologi mereka secara jelas.

Sudah sewajarnya jika masyarakat menilai pemerintahan saat ini lebih buruk dari pada pemerintahan Soeharto. Bukan berarti masyarakat lebih menyukai hidup di bawah naungan rezim yang otoriter. Hanya saja rakyat sudah bosan melihat tingkah para elit negeri ini yang tindakan-tindakannya jauh panggang dari api dengan janji-janji politiknya.

Pepesan kosong janji-janji politik, banalitas tindakan politik, dan impotensi pemerintahan adalah indikasi dari ketiadaan penanda kekuasaan yang jelas. Gejala-gejala semacam ini muncul ketika ruang kekuasaan diisi oleh orang-orang yang mengutamakan transaksi politik ketimbang komitmen politik. Konsekuensinya, dimensi politis dari kekuasaan menjadi tereduksi oleh akal-akalan penguasa yang sifatnya semata-mata ekonomistik.

 

Haluan Politik

Transisi kekuasaan dari rezim otoriter ke rezim demokratis tahun 1998 adalah satu titik penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nilai dari reformasi kekuasaan tersebut terlalu mahal untuk dikorbankan dengan kembalinya bangsa ini jatuh ke dalam cengkeraman tangan kekuasaan yang otoriter. Adalah tugas semua pihak yang merasa dirinya bagian dari perjuangan reformasi politik bangsa ini agar hal semacam itu tidak terjadi.

Berdasarkan alasan itu, hasil survey Indo Barometer, terlepas dari segala bias statistik, mesti kita perhatikan secara lebih serius. Pemerintah juga mesti mengambil pelajaran dari hasil survey tersebut.

Hal pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah merumuskan secara positif haluan politiknya dan secara konsisten menerapkan prinsip tersebut melalui instrumen kekuasaan. Haluan politik yang tidak jelas hanya akan membuat rakyat semakin bingung dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Pada poin ini, kredibilitas pemerintahan juga yang menjadi taruhannya.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tentu sangat mempengaruhi kecenderungan sikap masyarakat itu sendiri terhadap politik dan demokrasi. Oleh karena itu: jangan biarkan absurditas haluan politik pemerintah menyeret bangsa ini ke dalam jurang otoritarianisme sekali lagi!

    

Demokrasi Tanpa Pemenang

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Mei 16, 2011

Perbincangan mengenai radikalisme agama terus menghiasi halaman surat kabar nasional selama lebih dari sepekan belakangan. Jika ada yang patut disalahkan, saya kira tidak jauh dari peran pemerintah yang tidak tegas dalam membuat kebijakan.

Serentetan kasus intoleransi, terorisme, vandalisme, hingga aksi makar menjadi pendamping sarapan pagi kita akhir-akhir ini. Isu radikalisme agama semakin mencuat ketika berita mengenai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) menjadi perbincangan orang banyak. Meski bukan barang baru, tak pelak sebagian besar masyarakat merasa masygul dengan berita-berita tersebut.

Beragam solusi pun bermunculan. Mulai dari mengoreksi kurikulum pelajaran agama di sekolah sampai memaksimalkan sumber daya dinas intelijen. Pada permukaannya, solusi-solusi tersebut kelihatannya akan mampu menyelesaikan permasalahan radikalisme agama secara tuntas. Namun secara prinsipil solusi-solusi tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.

Mungkin sudah ratusan teori yang dirancang sebagai pendekatan dalam memahami masalah radikalisme agama. Sudah ratusan buku pula yang ditulis berkenaan dengan tema tersebut. Pada umumnya teori-teori yang telah mapan menuding faktor pendidikan dan ekonomi sebagai biang keladi tumbuhnya fanatisme agama di dalam masyarakat. Namun, menurut hemat saya, akar permasalahannya tidaklah sesederhana itu. Jauh melampaui itu semua, permasalahan ini berawal dari kegagalan kita sebagai sebuah masyarakat dalam memahami konsep demokrasi dan politik.

Zero-Sum Game

Demokrasi, jika diibaratkan, pada hakekatnya adalah sebuah permainan dangan modus zero-sum game di mana sang pemenang diberi legitimasi untuk mengambil semua yang ada (winner takes all). Asumsi ini berangkat dari pemahaman bahwa sifat alami dari demokrasi itu sendiri adalah relasi antagonisme antara kawan dan lawan. Dimensi antagonisme ini tidak terelakkan. Ia bersifat konstitutif bagi demokrasi dan selalu mengintai setiap tindakan para aktor politik yang hidup di dalamnya.

Ahli filsafat politik asal Belgia, Chantal Mouffe, menyebutkan bahwa dimensi antagonisme dalam demokrasi tidak dapat direduksi ke dalam bentuk apa pun. Segala upaya untuk meminimalisir antagonisme, baik itu lewat koalisi, asimilasi, atau transaksi kekuasaan, pada dasarnya adalah upaya yang sia-sia belaka. Upaya-upaya tersebut tidak menghilangkan dimensi antagonisme dalam demokrasi, namun hanya mentransfernya ke dalam konfrontasi di dalam domain-domain esensialistik dan tidak dapat diperdebatkan seperti ekonomi, etika, dan agama. (Chantal Mouffe, 1993:6)

Dimensi antagonisme ini jugalah yang menuntut demokrasi untuk menarik garis demarkasi yang membelah pihak-pihak yang masuk dalam kelompok ‘kami’ (demos) dan ‘mereka’. Pihak ‘kami’ adalah sekelompok orang yang diikat dalam satu kesepakatan nilai yang sama, sedangkan ‘mereka’ adalah pihak yang membawa nilai-nilai antitesisnya. Distingsi ini penting karena kekuasaan tidak bisa menerapkan prinsip keadilan yang sama kepada semua pihak. Realitas politik bukanlah semacam ajaran moral universalistik yang menganggap semua orang setara dalam kondisi apa pun juga.

Prinsip-prinsip alamiah dari demokrasi dan politik inilah yang luput dari kesadaran kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Pemerintah kita tampaknya mengidap sebuah malpolitik serius yang saya sebut sebagai ‘demokrasi tanpa pemenang’. Di dalam ‘demokrasi tanpa pemenang’, segala macam konflik diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, tawar-menawar kebijakan, obral kekuasaan, dan transaksi politik yang sifatnya ekonomistik. Di dalam ‘demokrasi tanpa pemenang’ semua tindakan politik menjadi banal karena tidak pernah menembus filter ideologis yang ketat.

Hasilnya adalah serangkaian peraturan impoten yang dibuat hanya untuk menyenangkan semua pihak. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus Ahamadiyah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Begitu pun halnya ketika isu Rancangan Undang-undang Anti-pornografi dan Pornografi (RUU APP) mengemuka, anggota dewan bolak-balik merivisinya hanya untuk kemudian mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut.

Ketidaktegasan dalam membuat keputusan harus dibayar mahal di kemudian hari. Terbukti hari-hari ini kita saksikan isu radikalisme agama menyerbu kita tanpa henti.

Kesempatan Emas

Sebagai pihak yang memenangkan suara rakyat melalui proses yang demokratis, sudah sepatutnya pemerintah melakukan refleksi diri: pada posisi mana dan pada nilai-nilai apa seluruh kerja politiknya didasarkan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang teguh memegang prinsip-prinsip politiknya dan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui instrumen kekuasaan. Sebagai pemenang tunggal dari “permainan” zero-sum demokrasi, pemerintah telah meraih kesempatan yang berharga untuk menunjukkan pada rakyat Indonesia bahwa nilai-nilai yang ia bawa adalah yang paling baik.

Namun pemerintah tampaknya tak begitu tertarik dengan kesempatan emas tersebut. Pemerintah lebih tertarik dengan ide-ide tentang bagaimana mengamankan kursi kekuasaannya selama mungkin. Kekuasaan yang telah diraih dengan susah payah pun akhirnya dinegosiasikan dengan lawan politik, meskipun dengan begitu pemerintah mesti mencederai kedaulatan rakyat.

Inilah wajah demokrasi kita saat ini: demokrasi yang dipenuhi dengan para pemenang yang kejayaannya diperoleh melalui korting kekuasaan. Jika dipahami melalui bingkai relasi antagonisme, demokrasi semacam itu adalah omong kosong belaka. Demokrasi yang dipenuhi oleh pemenang karbitan pada hakikatnya adalah demokrasi tanpa pemenang sama sekali. []

Post-fondasionalisme sebagai Landasan Post-sekularisme

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on November 6, 2010

Semenjak The Theory of Justice dari John Rawls, filsafat politik mulai mengkonstruksi sebuah kesadaran baru yang belum ada presedennya di dalam teori-teori politik yang lebih lawas. Kesadaran tersebut: bahwa ada jarak posisional yang tidak terelakkan di antara individu-individu dan bahwa mesti dilakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk tujuan itu, Rawls mengambil jalur “legislatif”. Bagi Rawls, setiap ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat selalu berujung pangkal pada institusi dasar yang menopang tubuh sosial tersebut. Oleh karena itu perlu dibentuk prinsip-prinsip yang dapat menuntun orang-orang agar mereka dapat memilih institusi dasar yang tepat.

Prinsip-prinsip tersebut bekerja atas dasar asumsi antropologis yang diwariskan Immanuel Kant. Sebuah institusi dasar hanya dapat dibentuk secara adil ketika orang-orang yang merumuskannya berada pada “original position”, yakni sebuah posisi di mana tidak ada distorsi informasi dan setiap orang bertindak secara rasional tanpa dipaksa. Rawls menggambarkan orang-orang yang berada dalam original position seperti terselubung oleh veil of ignorance. Sederhananya, bagi Rawls, jarak posisional tiap individu dapat dikonvergensi pada tataran rasionalitas praktis.

Pada poin ini John Rawls semakin mengukuhkan tradisi filsafat politik yang bersandar pada sebuah fondasi ontologis, yakni rasionalitas. Bagi saya, tugas utama teori-teori politik kontemporer adalah terus menerus bersikap kritis terhadap fondasi ontologis ini dan senantiasa melemahkannya. Mengapa ?

Upaya merasionalisasi domain politik selalu bisa dibaca sebagai upaya melemahkan institusi demokrasi. Melalui rasionalisasi, politik tidak lagi menjadi ruang konflik antara ‘kami’ dan ‘mereka’, tetapi dibuat sedemikian rupa hingga menjadi “ruang konflik antara ‘kita’ yang berada dalam aturan main yang sama”. Rasionalisasi adalah alat yang dipakai para teoritisi demokrasi deliberatif seperti Rawls untuk menyingkirkan pihak-pihak yang tidak muat dalam bingkai pemikiran mereka. Melalui rasionalisasi, sebetulnya telah terjadi diskriminasi epistemologis.

Logika berpikir Rawls sebenarnya sederhana dan sekilas tampak tak terbantahkan. Bagi Rawls, semua ideologi harus rasional dalam pengertian bahwa ideologi tersebut dapat difalsifikasi dan dipertanggung jawabkan melalui akal sehat. Artinya, semua aspek subjektif dan pedagogis dari sebuah ideologi mesti disingkirkan dari kontestasi ruang publik. Tentu ini bukan barang baru. Distingsi rasional dan non-rasional sudah dapat kita temukan padanannya dalam konsep liberalisme yang paling awal, yakni sekularisme.

Sekularisme adalah alat yang efektif untuk mempraktekkan diskriminasi epistemologis sebagaimana diperlihatkan oleh original position-nya John Rawls. Melalui sekularisme, ruang politik dibuat steril oleh kontaminasi-kontaminasi yang dihasilkan oleh pedagogi agama dan kepercayaan non-rasional. Tetapi, bagi saya, lebih jauh sekularisme bisa dilihat sebagai upaya kaum liberal agar identifikasi ruang publik berjalan melalui aturan main yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri. Di sini, hegemoni sebagaimana dimaksudkan Ernesto Laclau sudah terjadi di dalam tataran institusi dasar masyarakat.

Chantal Mouffe dalam The Democratic Paradox mengatakan bahwa dimensi politikal di dalam demokrasi tidak bisa direduksi dalam bentuk apa pun, termasuk rasionalitas. Seandainya tetap direduksi pun dimensi politikal tersebut tidak serta merta hilang, tetapi bergeser ke dalam domain lain seperti etika, ekonomi, dan agama. Oleh sebab itulah upaya untuk terus merawat dimensi politikal dalam demokrasi menjadi penting. Demokrasi adalah jalan satu-satunya supaya hasrat politikal, yakni pertarungan antara kawan dan lawan, dapat disalurkan secara lebih civil dan beradab.

Oleh karena itulah konsep sekularisme menjadi tidak relevan di dalam teori politik post-fondasional. Di dalam pemahaman post-fondasional, sekularisme menjadi tanda hadirnya sebuah fondasi metafisis, yakni rasio dan common sense. Fondasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk membentuk kategori validitas yang biner dan memberlakukannya pada setiap tindakan subjek politik. Pada poin ini dimensi politikal direduksi pada domain epistemologi.

Untuk itu perlu dirumuskan sebuah konsep post-sekularisme, yakni sebuah konsep yang melampaui sekularisme klasik. Satu fitur paling penting dari post-sekularisme ini adalah dibuangnya fondasi rasionalitas sebagai dasar penilaian tindakan politik. Ideologi politik tidak bisa lagi dibedakan antara yang rasional dan non-rasional. Bagi saya, satu-satunya faktor yang bisa dijadikan rujukan untuk memberikan legitimasi sebuah perjuangan politik adalah penerimaan publik. Semua ideologi berhak memperjuangkan aspirasinya di ruang publik selama ideologi tersebut diterima oleh orang banyak dan memenuhi ekspektasi mereka akan kebenaran. []

Free Will dan Problem Kejahatan

Posted in Uncategorized by Djohan Rady on Oktober 19, 2010

I. The Virginian Man: Apakah Kita Benar-benar Memiliki Free Will?

Pada tahun 2003 Archives of Neurology menurunkan artikel mengenai sebuah kasus yang menarik.[1] Seorang laki-laki asal Virginia yang sebelumnya tidak pernah memiliki catatan criminal sama sekali tiba-tiba mulai mengoleksi materi pornografi anak-anak dan bahkan mencabuli putri tirinya yang baru berusia delapan tahun. Ketika kasusnya sedang memasuki masa sidang, perilaku seksual laki-laki tersebut semakin menjadi-jadi. Akhirnya, setelah sering mengeluh sakit kepala dan mengalami vertigo, laki-laki itu diperiksakan ke dokter dan menjalani pemindaian otak. Hasil pemindaian tersebut menunjukkan sebuah tumor besar tumbuh di area frontal otak, terutama di bagian septum dan hypotalmus, yang berperan besar dalam mempengaruhi perilaku seksual seseorang.

Setelah tumornya diangkat terbukti perilaku seksual laki-laki tersebut kembali normal. Beberapa bulan kemudian, ketertarikan laki-laki tersebut terhadap anak perempuan di bawah umur kembali kambuh dan hasil pemindaian otak yang kedua kalinya menunjukkan area frontal otaknya kembali dihinggapi tumor. Pengangkatan tumor yang kedua kalinya juga pada akhirnya kembali membuat perilaku seksual laki-laki itu ke dalam status normal.

Kasus ini berdampak besar bagi bidang philosophy of mind, khususnya wacana mengenai free will (kehendak bebas). Apakah manusia benar-benar memiliki free will? Jika pilihan tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi jasmaniahnya, masih patutkah kita berbicara mengenai kehendak bebas?

Dari domain philosophy of mind, dampak filosofis kasus ini kemudian merembet ke dalam ranah etika. Jika segala tindakan-tindakan kita bersifat deterministik, patutkah laki-laki asal Virginia itu dikenai tanggung jawab atas tindakan kriminalnya? Jika peran sosial kita lebih dipengaruhi oleh “bakat” ketimbang pilihan sadar kita sendiri, patutkah kita memberi hukuman bagi mereka yang “ketiban” peran sebagai sampah masyarkat?

Menjawab pertanyaan ini saya mengambil posisi afirmatif. Saya berpendapat setiap orang wajib mempertanggung jawabkan semua tindakan sosialnya kepada masyarakat. Evolusi sosial hanya akan berkembang sejauh manusia memberi limit dan sangsi bagi tindakan-tindakan yang merugikan orang banyak. Dengan kata lain, hidup bermasyarakat berarti hidup dalam tuntutan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan orang lain.  Masalahnya sekarang: bagaimana merekonsiliasi tesis tersebut dengan kenyataan pahit mengenai determinisme, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus The Virginian Man?

Jawaban atas persoalan tersebut bisa kita dapatkan jika pertama-tama kita mengubah pola pandang metafisis mengenai konsep free will terlebih dahulu. Pandangan klasik mengenai free will biasanya menempatkan kemampuan manusia untuk memilih suatu tindakan dari sekumpulan kemungkinan tindakan-tindakan lain sebagai karakteristik utama dari konsep free will. Pandangan klasik semacam ini saya tolak. Pada paper ini konsep free will lebih dekat maknanya dengan konsep self-control (pengendalian diri) sebagai sebuah kemampuan khusus yang dimiliki otak manusia.[2] Jadi, free will saya artikan sebagai kemampuan seseorang untuk menahan diri dari melakukan suatu tindakan yang disebabkan oleh hasrat-hasrat alamiah dalam dirinya.

Melalui definisi ini, kita tidak perlu lagi berdebat apakah manusia benar-benar memiliki kehendak bebas atau tidak. Setiap orang memiliki kehendak bebas selama orang tersebut bisa mengontrol tindakan-tindakan sadarnya. Oleh karena itu, tindakan The Virginian Man memperkosa anak di bawah umur juga merupakan objek tanggung jawab sosial, selama kita mengasumsikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar.  Namun, sebelum masuk lebih jauh ke dalam pemaparan mengenai konsep free will sebagai self-control, ada baiknya kita telaah dulu argumen-argumen free will klasik yang berkaitan dengan problem kejahatan dan moralitas sosial.

 

II. Argumen Kebebasan Absolut: Free Will sebagai Pilihan Tanpa Sebab

Perdebatan yang ditimbulkan oleh kasus The Virginian Man, yakni apakah manusia benar-benar memiliki free will atau tidak, merupakan akibat tidak langsung dari paradigma dualistik jiwa-tubuh yang diwariskan Rene Descartes. Selama kita memahami entitas jiwa dan tubuh sebagai dua entitas yang terpisah, selama itu pula kita akan terjebak ke dalam perdebatan tak berujung mengenai kebebasan absolut dan determinisme. Bagaimana penjelasannya?

Bisa dibilang, hampir semua filsuf yang memegang teguh paradigma dualistik setuju bahwa pilihan bebas adalah pilihan yang tidak memiliki sebab (causal vacuum).[3] Setidaknya, walaupun tidak mengatakan causal vacuum, filsuf-filsuf tersebut membedakan sebab-sebab terjadinya suatu kejadian atau tindakan menjadi dua: causal natural dan causal agen.

Causal natural lebih gampang dipahami sebagai hukum sebab-akibat. Jika saya menjatuhkan pulpen yang saya pegang ke tanah, maka bisa saya simpulkan bahwa jatuhnya pulpen tersebut adalah akibat dari gaya gravitasi yang menarik pulpen itu. Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah seperti itu merupakan kejadian yang deterministik. Sekuens dari kejadian tersebut terikat oleh hukum-hukum alam.

Tapi jika kita selidiki lebih lanjut mengapa saya menjatuhkan pulpen tersebut ke tanah, jawaban paling akhir dari penelusuran tersebut akan berakhir pada kehendak bebas saya. Lalu, dari mana datangnya kehendak bebas tersebut? Banyak jawab bisa diajukan. Tapi, untuk kasus ini cukup kita katakan bahwa free will merupakan domain res cogito dan tidak bisa dikalkulasi secara saintifik layaknya gravitasi. Pilihan saya untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pulpen itulah yang disebut sebagai causal agen. Akibat kentalnya pengaruh pilihan bebas, sekuens dari kejadian yang diilhami oleh free will tidak bisa diprediksi dan dikalkulasi secara pasti.

Melalui distingsi semacam ini, para dualis ingin menegaskan keistimewaan posisi free will dalam kehidupan manusia. Para dualis seolah-olah ingin mengatakan bahwa manusia memiliki otonomi penuh atas masa depan hidupnya. Mereka yang secara ekstrem memegang teguh prinsip dualisme ini bahkan menegasikan sama sekali peran biologis manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya.

Oleh sebab itulah paradigma dualisme ini rentan terhadap perdebatan tak berujung jika ditemukan bukti-bukti empiris mengenai determinisme dan ketidakbebasan manusia dalam menentukan tingkah lakunya. Konsekuensinya, kita akan kesulitan untuk menentukan posisi etis ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkret semacam The Virginian Man. Para dualis ekstrem akan cenderung menjadikan The Virginian Man sebagai objek tanggung jawab moral secara dilematis mengingat rekam jejak hidupnya yang bersih sebelum mengidap tumor.

 

III. Determinisme Keras: Keniscayaan Sufficient Reason

Determinisme bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pemahaman paling klasik dari determinisme biasanya melibatkan konsep sufficient reason (alasan yang mencukupi) bagi sebuah kejadian untuk terjadi. Sebuah kejadian mesti mendahului kejadian berikutnya. Dengan kata lain, setiap kejadian di muka bumi ini selalu terikat oleh sebuah hukum sebab-akibat dan, oleh sebab itu, deterministik.

Tapi kemudian, bagaimana halnya dengan tindakan dan pilihan-pilihan bebas manusia? Bukankah tindakan sadar manusia merupakan sebab pertama dari konsekuensi tindakan-tindakan itu sendiri (dengan mengecualikan peranan Tuhan)? Bagi kaum determinis, setidaknya pilihan bebas manusia sangat tergantung pada dua sufficient reason: kondisi psikologis dan neurobiologis.

Banyak kasus yang menunjukkan kondisi psikologis sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Contoh paling jelas dapat kita lihat pada kasus drug addict. Seorang pecandu narkotik mempunyai kecenderungan psikologis untuk terus menerus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kecenderungan ini biasanya dialami dalam keadaan sadar, hanya saja sang pecandu itu tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol hasratnya dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Terkait dengan permasalahan free will, dapatkah kita katakan bahwa semua tindakan-tindakan kita (baik yang disadari maupun yang tidak) dipengaruhi oleh kondisi psikologis semacam itu? Masuk akalkah untuk mengatakan bahwa kegiatan saya menulis paper ini merupakan konsekuensi dari suasana kejiwaan yang tidak saya sadari dan oleh sebab itu bukan eksekusi dari kehendak bebas saya?

Selain kondisi psikologis, determinisme juga menemukan sandaran argumennya pada kondisi neurobiologis manusia. Bahkan menurut John Searle, argumen neurobiologis merupakan permasalahan paling serius dalam diskursus kehendak bebas.[4] Sederhananya, determinsime neurobiologis menyatakan semua tindakan dan pilihan sadar manusia sangat tergantung oleh kondisi neuron di dalam otak. Bahkan kondisi psikologis yang tadi kita asumsikan dapat menjadi sufficient reason pun sangat dipengaruhi oleh mekanisme syaraf otak. Mengingat sifatnya yang materialistik, determinisme neurobiologis sulit untuk dibantah mengingat materi (yakni neuron dan mekanisme otak) merupakan sebab langsung dari tindakan sadar manusia. Kasarannya, argumen determinisme neurobiologis tidak menyediakan gap antara causal natural dan causal agent.

Kasus The Virginian Man adalah contoh yang ekstrem dari determinisme neurobiologis semacam itu. Seseorang yang “normal-normal” saja tiba-tiba bisa berperilaku menyimpang ketika kondisi dan mekanisme syaraf otaknya ikut berubah. Apakah semua perilaku dan tindakan manusia juga dipengaruhi oleh kondisi jasmaniah semacam itu? Bagi kaum determinis jawabannya adalah “ya”. Manusia sama sekali tidak memiliki otonomi khusus terhadap pilihan-pilihan sadarnya. Disadari maupun tidak, pilihan tersebut tergantung pada kondisi neuron yang terdapat di dalam otak masing-masing orang.

 

IV. Kompatibilisme: Free Will Sebagai Mekanisme Self-Control

Argumen kebebasan absolut dan determinisme keras berangkat dari asumsi ontologis yang jauh berbeda. Yang satu mengandaikan dualisme jiwa-tubuh, sedangkan yang satu lagi memahami realitas sebagai monisme materialistik. Kedua paham ini berimplikasi pada absolutisme pemahaman terhadap konsep free will. Para dualis menganggap free will mutlak ada, sedangkan para materialis menganggapnya sebagai fitur yang ilusif.

Pertentangan gagasan ini memiliki implikasi yang kompleks pada ranah aplikasi. Apalagi ketika manusia mulai ditempatkan sebagai subjek moral. Relativisme konsep free will bagi penganut dualisme cartesian merupakan bencana sosial: manusia bisa terhindar dari tanggung jawab moral dengan dalih tindakan-tindakannya merupakan konsekuensi tidak langsung dari sebab-sebab yang tak diniatkan. Di sisi lain, pemahaman dualisme itu semakin terdesak oleh bukti-bukti konkret atas keberadaan sebab-sebab yang tak diniatkan tersebut. Bagaimana solusinya ?

Pertama-tama, mari kita ubah paradigma lama mengenai free will yang metafisis (free will sebagai causal vacuum, causal agent, dsb.) menjadi sebuah konsep yang lebih materialistik. Salah satu penyebab dilema moral ketika berhadapan dengan kasus seperti The Virginian Man adalah konsep free will yang terlalu mengawang-awang, yang kemudian berakibat pada ketidakmungkinan untuk “mengukur” niat jahat pelakunya. Melalui perubahan paradigma cogitans menjadi materialisme, kesulitan-kesulitan semacam itu dapat diminimalisir.

Patricia Smith Churchland pernah menawarkan pemahaman yang lebih segar mengenai free will, yakni menempatkan free will sebagai fitur neurologis yang disebut sebagai self-control. Memahami free will sebagai mekanisme self-control berarti memahami pilihan bebas manusia sebagai kemampuan sadar untuk menahan diri dari kecenderungan-kecenderungan determinisme biologis.

Meski penelitian mengenai mekanisme neurologis atas self-control ini belum begitu berkembang, dapat dipastikan bahwa kemampuan semacam itu berkembang seiring dengan perkembangan otak seseorang: seorang bayi ‘memilih’ untuk menghisap alih-alih menggigit puting ibunya, atau ‘memilih’ untuk menjauh dari benda panas ketimbang menyentuhnya, dan lain-lain. Karakteristik yang sama bahkan dapat kita temukan pada perilaku binatang: seekor anjing rumahan tahu kapan harus mengambil makanannya berdasarkan pertimbangan punish and reward. Hal ini menunjukkan mekanisme self-control dapat ditemukan pada sebagian besar struktur otak mamalia tingkat lanjut.

Asumsi neurologis seperti itu masuk akal, mengingat kemampuan adaptif manusia dapat kita telusuri asal-usulnya pada prefrontal cortex yang berada di otak tengah. Selain itu, berbagai fitur lain seperti sensitivitas terhadap konsep punish and reward, responsivitas rasa takut oleh syaraf-syaraf amygdala, atau respon decisionistic yang berasal dari area cortex parietal, semakin memperkuat asumsi tersebut.

Penemuan-penemuan semacam itu memberikan kita keyakinan bahwa pada akhirnya mekanisme self-control bisa dipahami lewat bidang neurobiologi. Dengan kata lain: misteri konsep free will akan tersingkap melalui jalur empirisisme garis keras.

Namun harapan saintifik semacam ini harus ditebus dengan harga mahal: mekanisme neurologis rentan terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki segala macam bentuk pemahaman biologis, yakni perubahan materi. Pada beberapa kasus memang ditemukan di mana mekanisme self-control tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kasus yang paling jelas terlihat pada orang yang mengalami obsesif-kompulsif terhadap kebersihan. Pada kasus seperti ini mekanisme self-control tidak berfungsi menahan hasrat orang itu untuk mencuci tangannya berkali-kali. Kasus serupa juga berlaku bagi penderita tourette syndrome, di mana penderitanya tidak bisa mengendalikan apa yang dia ucapkan.

Meskipun begitu, dengan mereduksi pemahaman free will menjadi begitu materialistik, setidaknya kita telah membuka kemungkinan untuk meneliti perilaku sadar seseorang secara lebih objektif. Dengan mereduksinya kepada materialisme, kita telah menyingkirkan beban metafisis yang tak perlu dari konsep free will.

 

V. Kesimpulan

Apakah The Virginian Man bersalah? Perlukah ia mempertanggung jawabkan tindakan kriminalnya? Bahkan dengan pemahaman free will sebagai self-control pun kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Kita harus memeriksa dulu apakah kemampuan self-control The Virginian Man juga menghilang akibat tumor tersebut atau tidak. Jika ia masih bisa mengontrol perilaku seksualnya (sebesar apa pun hasrat tersebut), maka kita bisa memutuskan ia bersalah. Namun, kita harus memutuskan sebaliknya jika mekanisme self-control pada otaknya ternyata ikut terganggu.

Satu hal yang pasti, melalui reduksionisme materialistik, kita terhindar dari perdebatan tak berujung mengenai eksistensi ontologis dari free will. Kita tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk menelusuri sesuatu yang tidak bisa kita lacak asal usulnya.

Sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi hukum legal-positivistik untuk menentukan tolak ukur yang jelas sebagai asumsi dugaan seseorang telah melanggar nilai-nilai di dalam masyarakat. Seperti para polantas yang bisa menentukan kadar alkhohol dalam aliran darah seorang pengemudi mobil, para aparatus hukum juga mesti bisa menyelidiki apakah The Virginian Man (dan banyak kasus anomali-anomali lain) masih memiliki kemampuan self-control dalam dirinya atau tidak. Dari situ kita bisa memberi keputusan secara lebih rasional dan objektif. Dari sudut pandang yang lebiih pragmatis, meninggalkan paradigma metafisis dan beralih pada materialisme jauh lebih berguna ketimbang tetap berkutat pada pertanyaan “apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas?”. []

 

Referensi

Searle, John R. 2004. “Mind: A Brief Introduction”. Oxford: Oxford University Press.

Kane, Robert. 2005. “A Contemporary Introduction to Free Will”. Oxford: Oxford University Press.

Archives of Neurology, “Right Orbitofrontal Tumor with Pedophilia Symptom and Constructional Apraxia Sign”, Volume 60, issue 3, 2003.

Patricia Smith Churchland, 2006. “The Big Question: Do We Have Free Will?”. Dalam New Scientist magazine, issue 2578: 18 November 2006, hlm: 42 – 45.

 

 

 

 


[1] Lih. Archives of Neurology, “Right Orbitofrontal Tumor with Pedophilia Symptom and Constructional Apraxia Sign”, Volume 60, issue 3, 2003.

[2] Lih. Patricia Smith Churchland, 2006. “The Big Question: Do We Have Free Will?”. Dalam New Scientist magazine, issue 2578: 18 November 2006, hlm: 42 – 45.

[3] Lih. John R. Searle, 2004. “Mind: A Brief Introduction”. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 216 – 219.

[4] Ibid. Hlm. 226.